Edukasi Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan Pasien Dengan HIV/Aids di Puskesmas Sentani
(1) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jayapura
(*) Corresponding Author
Abstract
Banyak permasalahan yang dihadapi oleh tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas Sentani, salah satunya yaitu diskriminasi oleh pasien dan keluarga terhadap penerimaan informasi status kesehatan pasien dengan HIV AIDS. Seperti yang diketahui bahwa Papua termaksud dalam lima provinsi dengan jumlah kasus HIV AIDS tertinggi. Papua berada pada urutan ke lima dengan jumlah kasus HIV dan AIDS pada urutan pertama. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu memberikan informasi dan mengedukasikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan pasien dengan HIV AIDS di Puseksmas Sentani. Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan metode pendekatan partisipatif, dimana petugas kesehatan yang bertugas di Poli VCT Puskesmas sentani turut serta terlibat dan berperan aktif dalam diskusi yang dibuat oleh penyuluh. Jumlah partisipan yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 12 orang. Ditemukan dari hasil penyuluhan 10 orang partisipan aktif bertanya kepada penyuluh tentang bagaimana mendapatkan perlindungan hukum tersebut serta regulasi terkait perlindungan hukum itu sendiri. Diakhir kegiatan diskusi dan tanya jawab penyuluh membagikan leaflet sebagai bahan informasi tambahan. Dari hasil penyuluhan dapat disimpulkan bahwa keterbatasan informasi tentang hak dan kewajiban, bentuk sanksi, dan perlindungan hukum bagi pasien serta tenaga keshatan dapat mempengaruhi pola komunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Juladdin. 2019. “Akses (Justice) Mendapatkan Keadilan Dalam Konstitusi Indonesia.” UNES Julaiddin, Julaiddin, and Henny Puspita Sari. 2019.
Citizen Lawsuit (Gugatan Warga Negara) Terhadap Penyelenggara Negara Dalam Mencari Keadilan.” UNES Journal of Swara Justisia 1(1):13–23. doi: 10.5281/zenodo.1477753.
Kementerian Kesehatan, Laporan Perkembangan HIV-AIDS Triwulan IV Tahun 2019, Direktorat Jenderal Pengandalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Jakarta: DITJEN PP & PL, 2019.
Kementerian Kesehatan, Laporan Perkembangan HIV-AIDS Triwulan I Tahun 2020, Direktorat Jenderal Pengandalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Jakarta: DITJEN PP & PL, 2020.
Moh. Kusnardi dan Bintan Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945, Cet. 7, Jakarta: Gramedia, 1994.
DOI: https://doi.org/10.31596/jpk.v7i1.407
Article Metrics
Abstract viewed : 119 timesPDF files downloaded : 89 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
License URL: http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Copyright of Jurnal Pengabdian Kesehatan. ISSN: 2614-3593 (Print) and 2614-3607 (Online).